Hukum Adat dan Nilai Universalitasnya

HUKUM ADAT

A.      Pengertian

Istilah Hukum adat adalah istilah terjemahan dari bahas Belanda Adat-Recht yang dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” (orang orang aceh), istilah ini kemudian digunakan juga oleh Van Hollenhoven dalam bukunya yang membahas tentang pokok pokok hukum adat. Van Hollenhoven kemudian mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan aturan dan tingkah laku positif yang di satu sisi mempunyai sanksi namun disisi lain hukum ini tidak dikodifikasikan. Sedangkan Sukanto membuat cakupan hukum adat yaitu keseluruhan dari kebiasaan, nilai kesusilaan yang kebanyakan tidak tertulis namun memiliki akibat hukum. Dengan menggabungkan definisi dari Van Hollenhoven dan Supomo kita dapat mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang mengatur tingkah laku manusia satu dengan manusia lainnya berdasarkan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat, baik yang merupakan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang mempunyai akibat hukum meskipun kebanyakan tidak dikodifikasikan.

B.      Nilai Nilai Universalitas Hukum Adat

F. D. Holleman dalam pidatonya yang berjudul “De Commune Trek in het Indonesische Recthsleven”, beliau mengungkapkan setidaknya ada 4 sifat umum yang dimiliki oleh hukum Adat dan berfungsi sebagai satu kesatuan, 4 sifat tersebut adalah : Sifat Religio-Magis, Sifat Komun, Sifat Kontan, dan Sifat Konkrit.

·         Sifat Religio-Magis

Sifat ini oleh Bushar Muhammad diartikan sebagai sifat orang Indonesia yang dalam kesehariannya hidup dan bertindak dengan kepercayaan (religi) kepada tenaga tenaga gaib (magis) yang mengisi seluruh alam semesta, baik itu berdiam didalam manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda benda yang kekuatannya tersebut menjaga seluruh alam dalam suatu keadaan yang seimbang. Dan untuk menjaga keseimbangan tersebut maka diwujudkan dalam suatu upacara, pantangan atau ritus.

Untuk menjelaskan sifat religio-magis ini Dr. Kuntjaraningrat dalam thesisnya mengemukakan bahwa sifat religio-magis mempunyai beberapa unsur

-          Kepercayaan kepada makhluk makhluk halus, roh roh dan hantu hantu yang menempati seluruh alam semesta dan gejala gejala alam, tumbuh tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda benda

-          Kepercayaan kepada sesuatu kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa peristiwa luar biasa, tumbuh tumbuhan yang luar biasa, binatang dan benda benda luar biasa.

-          Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai “magische kracht” dalam berbagai perbuatan gaib untuk mencapai kemauan manusia dan menolak bahaya gaib

-          Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

·         Sifat Komun

Sifat komunal ini adalah corak atau ciri khusus dari suatu masyarakat yang masih hidup dalam daerah yang terpencil dan dalam kesehariannya masih sangat bergantung pada kekayaan alam atau tanah. Masyarakat yang seperti itu memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu. Dalam masyarakat sejenis ini desa, masyarakat, dan dusun memegang peranan penting yang menentukan dalam pertimbangan dan pengambilan setiap keputusan. Maka dari itu, keputusan desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi dengan hormat dan khidmat.

·         Sifat Kontan

Sifat ini memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan, maupun tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika iu juga bersamaan dengan tatkala ia berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Perbuatan hukum yang telah selesai seketika itu juga adalah suatu perbuatan yang dalam arti yuridis berdiri sendiri. Dalam hukum adat contoh dari penerapan sifat ini adalah penerapan jual beli lepas, perkawinan jujur, dan gadai benda bergerak maupun tak bergerak.

·         Sifat Konkrit

Sifat ini merupakan sifat dimana dalam hukum adat, segala sesuatu yang diinginkan, atau akan dikerjakan diberikan sebuah wujud yang konkrit dalam bentuk benda yang terlihat, maupun hanya menyerupai sebuah obyek yang dikehendaki (symbol, benda magis). Misalnya apabila hendak membalas dendam pada seseorang maka dukun menggunakan santet dengan membuat patung, boneka atau barang lain kemudian barang tersebut dimusnahkan, dibakar, dipancung, dan lain lain. Dari contoh tersebut terlihat kepercayaan dengan mewujudkan suatu hal dalam bentuk yang onkrit atau menyerupai sebuah obyek, dalam hal ini boneka.

C.      Eksistensi Hukum Adat di Masa Depan

Eksistensi hukum adat di Indonesia diakui dalam konstitusi pasal 18B yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan sesuai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang”. Disini terlihat bahwa hukum adat ada bukan sepanjang periode kekuasaan, kemauan politik atau penguasa tertentu, tetapi sepanjang masih mendapat pengakuan dari konstitusi.

           Apabila diperluas di kancah Internasional, maka eksistensi Hukum Adat ini didukung oleh pengakuan PBB atas hak hak masyarakat adat yang antara lain : mengakui dan menegaskan bahwa warga warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak hak asasi manusia yang diakui dalam hukum Internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat.

       Deklarasi PBB ini tentunya muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya indikasi bahwa masyarakat hukum adat tidak dapat menikmati hak hak nya secara maksimal seperti halnya masyarakat pada umumnya karena haknya yang tidak diatur konstitusi maupun karena kebudayaannya yang mulai pudar. Dalam pengakuan PBB tersebut menyatakan bahwasanya masyarakat adat tentu mempunyai hak yang sederajat dengan masyarakat lainnya karena pada dasarnya merekalah penduduk asli dari wilayah Negara tersebut.

          Dalam sudut pandang ini, tentunya adanya globalisasi maupun tidak diaturnya dalam hukum Negara lantas merampas hak hak dan hukum yang telah diterapkan dalam masyarakat adat. Tidak dapat dijadikan alasan bahwasanya globalisasi lebih penting dibandingkan adat yang dimiliki wilayah dan negaranya sendiri, yang merupakan nilai nilai yang hidup dan membantu mereka dalam membentuk pola pemikiran dan menjaga keseimbangan didalam kehidupan bermasyarakat melalui hukumnya. Maka dari itu tentunya hukum adat ini harus senantiasa dijaga dan dilestarikan keberadaannya karena hukum Negara tidak akan dapat menyelesaikan segala masalah dengan sendirinya, dan perlu diingat bahwa hukum Negara pun dalam penyelesaian suatu masalah tetap harus mempertimbangkan adat yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga dapat dipahami bahwa adanya hukum adat ini sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.